Sabtu, 28 Oktober 2017

Perbedaan Common Law vs Civil Law

Halo semua, mendekati UTS kali ini saya akan merangkup salah satu materi dari mata kuliah pengantar ilmu hukum, yaitu Common Law dan Civil Law. Selamat membaca ^^

COMMON LAW VS CIVIL LAW


Common law
Common law adalah nama yang diberikan kepada tatanan hukum yang sejak abad XII bertumbuh-kembang di Inggris dari putusan-putusan pengadilan kerajaan. Dalam arti yang lebih luas lagi, sejak abad XV hampir tidak lagi semata-mata terdiri dari putusan-putusan pengadilan kerajaan berdasarkan tatanan hukum Inggris dalam keseluruhannya. Tatanan hukum ini sekarang masih senantiasa dianut di Inggris, bahkan telah menyusup ke sebagaian besar negara-negara, seperti Amerika Serikat, Canada, Australia, Selandia Baru, dan lain-lain. Ungkapan Common Law telah dipergunakan sejak abad XIII untuk menyebutkan Hukum Inggris secara keseluruhan sebagai mukabalah kebiasaan-kebiasaan lokal yang berlaku di daerah-daerah. Kemudian orang menyebutnya sebagai commune loy (= loi commune) selama beberapa abad, karena yuris-yuris Inggris sampai abad XVIII mempergunakan apa yang dikenal dengan Law French sebagai bahasa hukum, meskipun sejak tahun 1362 telah dibuatkan satu Act (undang-undang) dalam Law French,  yang menetapkan bahwa peradilan pada pengadilan-pengadilan kerajaan harus berlangsung dengan memakai bahasa Inggris. Hal ini menyebabkan pengertian istilah Common Law sangat berbeda dengan ungkapan ‘hukum umum’ (ius commune) yang dippergunakan di Eropa Kontinental, terutama sejak abad XVI.

Common Law merupakan sebuah judge made law, sedangkan peradilan hanya memainkan peranan sangat kecil di dalam pembentukan tatanan-tatanan hukum romanistis. Common Law adalah sebuah hukum pengadilan, yang di dalam pembentukannya proses pengadilan memegang peranan yang besar sedangkan proses tersebut hanya merupakan fungsi tambahan di dalam tatanan hukum romanistis. Common Law hampir tidak mengalami proses romanisasi,dibandingkan dengan tatanan Hukum Eropa Kontinental. Kebiasaan-kebiasaan lokal tidak memainkan peranan di dalam evolusi Common Law. Perundang-undangan sampai dengan abad XIX hanyamemainkan peranan menunjang dalam  Common Law, sedangkan di Eropa Kontinental sejak abad XII sampai XIX menjadi sumber hukum terpenting

Civil Law
Civil Law merujuk pada suatu sistem hukum yang saat ini diterapkan pada sebagian besar Negara Eropa Barat, Amerika Latin, Timur Dekat,sebagian besar Afrika, Indonesia dan Jepang.
     Sistem ini diturunkan dari Hukum Romawi Kuno , dan pertama kali diterapkan di Eropa berdasarkan jus civile Romawi, yaitu hukum privat yang diaplikasikan kepada warga negara dan di anatara wrga negara. Sistem hukum ini juga disebut jus guiritium sebagai lawan sistem jus gentium untuk diaplikasikan secara internasional, yaitu antar negara.
        Dalam perjalanan waktu hukum Romawi tersebut kemudian dikomplikasikan bahkan kemudian dikodifikasikan.
        Dalam sistem hukum civil law istilah ''code'' (undang-undang ), yaitu sekumpulan klausula dan prinsip hukum umum yang otoritatif,komprehensif, dan sistematis yang dimuat dalam Kitab atau Bagian yang disusun secara logis sesuai dengan hukum terkait.Oleh sebab itu,peraturan civil law dianggap sebagai sumber hukum utama,dimana semua sumber hukum lainnya menjadi subordinatnya, dan sering kali dalam masalah hukum tertentu satu-satunya menjadi sumber hukum.
       Sedangkan dalam sistem hukum common law meskipun dijumpai penggunaan istilah ''code'' untuk peraturan hukum, akan tetapi makna peraturan hukum itu tidak termuat dalam Kitab Undang-Undang yang komprehensif itu, peraturan itu terkadang hanya bersifat terbatas baik lingkup pengaturannya maupun wilayah berlakunya.
        Untuk memudahkan memahami karakter sistem hukum civil law , maka di bawah ini akan diuraikan beberapa karakternya sebagai berikut :
1.            Adanya kodifikasi hukum sehingga pengambilan keputusan oleh hakim dan oleh penegak hukum lainnya harus mengacu pada Kitab Undang-Undang atau perundang-undangan,sehingga Undang-undang menjadi sumber hukum yang utama atau sebaliknya hakim tidak terikat pada preseden atau yurisprudensi.
2.            Adanya perbedaan yang tajam antara hukum privat dan hukum publik. Meskipun secara konseptual system common law mengakui bahwa hukum privat mengatur hubungan antara warga negara dan antar-perusahaan, sedangkan hukum publik mengatur hubungan antara warga negara dengan negara. tetapi perbedaannya dalam civil law seperti di Indonesia perbedaan peradilan itu tidak saja hanya terbatas pada peradilan pidana dan  perdata, tetapi muncul pula Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan untuk penyelesaian persoalan Kepailitan,Peradilan Pajak, Mahkamah Konstitusi , Peradilan Militer, dan Peradilan khusus untuk tindak pidana korpsi (TIPIKOR). Dalam sistem common law tidak ada pengadilan tersendiri berkenaan dengan perselisihan hukum publik. Didalam sistem civil law kumpulan substansi hukum privat secara prinsipil terdiri dari civil law dalam pengertian hukum perdata yang selanjtnya dipecah kedalam beberapa subbab atau devinisi hukum seperti hukum orang dan keluarga, hukum benda, rezim hukum kepemilikan, hukum perjanjian atau kontrak.
3.            Dalam system civil law dikenal perbedaan hukum perdata ( civil law ) dengan hukum dagang ( commercial law ). Hukum dagang menjadi bagian hukum perdata, tetapi diatur dalam kumpulan hukum yang berbeda yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang tersendiri French Code de Commerce (Hukum Dagang di Prancis ) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ( KUHD di Indonesia ). Dalam sistem hukum common law tidak ada perbedaan antar hukum perdata dengan hukum dagang dengan alasan yang sederhana bahwa hukum dagang adalah bagian dari  hukum perdata. Sbagian lawan dari hukum pidana.
.

COMMON LAW/ANGLO SAXON
CIVIL LAW/EROPA KONT
SISTEM PERATURAN
  1. Didominasi oleh hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan melalui putusan hakim
  2. Tidak ada pemisahan yang tegas dan jelas antara hukum publik dan privat
  1. Hukum tertulis (kodifikasi)
  2. Ada pemisahan secara tegas dan jelas antara hukum publik dengan hukum privat
SISTEM PERADILAN
  1. Menggunakan juri yang memeriksa fakta kasusnya menetapkan kesalahan dan hakim hanya menerapkan hukum dan menjatuhkan putusan
  2. Hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya dalam perkara yang sejenis melalui asas The Binding of precedent*
  3. Adversary system :pandangan bahwa didalam pemeriksaan peradilan selalu ada dua pihak yang saling bertentangan baik perkara perdata atau pidana
  1. Tidak menggunakan juri sehingga tanggung jawab hakim adalah memeriksa kasus, menentukan kesalahan, serta menerapkan hukumnya sekaligus menjatuhkan putusan.
  2. Hakim tidak terikat dan tidak wajib  mengikuti putusan hakim sebelumnya. Asas Bebas **
  3. Hanya dalam perkara perdata yang melihat adanya dua belah pihak yang bertentangan (penggugat dan tergugat)dan perkara pidana keberadaan terdakwa bukan sebagai pihak penentang



 Referensi:
Kansil, C.S.T. 2011. Pengantar Ilmu Huku Indonesia. Jakarta, Penerbit Rineka Cipta
http://hendyyap-law.blogspot.co.id/2012/12/sistem-hukum-civil-law-dan-common-law.html

Kamis, 26 Oktober 2017

PEMBAGIAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Halo semuaa, kembali lagi dengan saya. Nah, dipertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang APBN. Tapi berbicara tentang APBN, sebelum tiu kalian tahu ngga sih, gimana sistem pembagian kekuasaan pengelolaan keuangan di Indonesia? kalau belum tahu, yuk baca ringkasan saya tentang pembagian nya dibawah ini:


PEMBAGIAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Menurut UUD 1945 Presiden sebagai kepala pemerintah memegang kekuasaan dan memiliki beberapa fungsi pengelolaan seperti pengelolaan pertahanan, pengelolaan keuangan negara, dan pengelolaan lain nya . (Pasal 6 UU 17/2003) Kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut meliuti kewenangan yang bersifat umum dan khsus. Kewenangn berddifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi dan prioritas dalam pengelolaan APBN antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapam pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/ lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan penerimaan negara. Kewenangan bersifat khusus meliputi keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara
Dalam bidang pengelolaan keuangan negara fungsi tersebut dikuasakan kepada kementerian keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO) Tugas kementerian keungan disini sebagai pihak yang dikuasakan untuk mengelola keuangan negara adalah sebagai pengelola fiskal, wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan (pasal 6 ayat 2a) tugas lain nya adalah Menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN, Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan, Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan UU, Melaksanakan fungsi bendahara umum negara, Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban, Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Selanjutnya Menteri keuangan menugasakan tugasnya kepada menteri/pimpinan lembaga Chief Operational Officer (COO) sebagai pengguna barang/ pengguna anggaran. Tugas menteri/pimpinan lembaga diantaranya adalah, Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, Melaksanakan anggaran kementrian negara yang dipimpinnya, Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara, Mengelola piutang dan utang negara  yang menjadi tanggung jawab kementrian negara/lembaga yang dipimpinnya, Mengelola barang milik negara yang menjadi tanggung jawab kementrian negara/lembaga yang dipimpinnya, Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementrian negara/lembaga yang dipimpinnya.
Kemudian fungsi pengelolaan tersebut diserahkan kepada gubernur /wali kota/ bupati sebagai Pengelola Keuangan Daerah, Wakil pemerintah daerah dalam kepe-milikan kekayaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Namun pendelegasian tersebut tidak termasuk kewenangan/dipisahkan dari dibidang moneter, seperti mengeluarkan uang dan mengedarkan uang karena itu merupakan fungsi dan tugas BI
Tujuan pembagian kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara adalah, agar terjadinya Kejelasan dalam pembagian wewenang & tanggung jawab, Terlaksananya mekanisme checks and balances, dan Untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.



naah gimana, sudah paham kan tentang pembagian kekuasaan pengelolaan keuangan negara di negara kita? okee, semoga postingan kali ini bermanfaat, sampai jumpa di post saya selanjutnyaa ^^

Sabtu, 21 Oktober 2017

Yuk belajar tentang APBN

Halo semuanya apakabar?
kali ini saya akan membahas tentang salah satu materi yang sangat penting dan harus dikuasain oleh mahasiswa PKN STAN terutama mahasiswa jurusan Manajemen Keungan, yaitu tentang APBN. saya akan menjelaskan nya dengan gaya yang memudahkan semua golongan, karena sesungguhnya pembahasan APBN yang sebenarnya cukup berat dan mengurusa pikiran, hehe.

Jadi apa itu APBN?
APBN merupakan daftar ssistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan negara selama satu tahun anggaran (tahun fiskal). dimulai 1  Januari s.d. 31 Desember

Nah dasar hukum tentang APBN apa saja sih?
1. UUD 1945 amandemen ke 4 pasal 23 dan 22D
2. UU no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. UU no 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. UU no 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggungjawab Keuangan Negara
dan undang-undang serta peraturan lain nya yang masih banyak lagi

APBN berisikan daftar pendapatan negara dan daftar pembiayaan negara serta alokasinya
Pendapatan Negara dan Hibah didapat dari penerimaan perpajakan dan non perpajakan
Pembiayaan negara yaiu untuk pembiayaan utang dan non-utang
Alokasi APBN yaitu untuk alokasi pusat (dialokasikan ke kementerian/lembaga), dan transfer ke daerah dalam bentuk dana perimbangan dan dana otonomi khusus

Lalu Fungsi APBN apasaja?
fungsi otorisasi: dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja tahun yg bersangkutan
fungsi alokasi: anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian
fungsi perencanaan: pedoman bagimanajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yg bersangkutan
fungsi distributif: kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
fungsi pengawasan: pedman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
fungsi stabilisasi: alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

nah, untuk menyusun APBN ada yang namanya pendekatan penyusunan penganggaran.ada 3 pilar nih yang harus kita ketahui:
1 penganggaran terpadu (unified budget): yaitu klasifikasi belanja pemerintah pusat dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja
2. Penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting): penyusunan anggaran berbasis kinerja. maksudny adalah memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan kelaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut
3. kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expendilure framework): penyusunan anggaran belanja negara berjangka menengah/ berdasarkan kebijakan yg implikasinya lebih dari 1 tahun

okee, jadi giamana sih siklus anggaran itu? nah, sebelumnya, mari kita meneganl apasaja dokumen2 yang diperlukan dalam siklus APBN

yang pertama ada RPJM: rencana pembangunan nasional untuk periode 5 tahun, yg merupakan penjabaran dari visi, misi dan program prioritas presiden yang disusun dengan RPJP (rencana pembangunan jangka panjang_ Nasional

Renstra-k/L(rencana strategis kementerian lembaga): dokumen perencanaan k/l untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, seerta program dan kegiatan pokok sesuai dengan fungsi dan tugas k/l tersebut

RKP (rencana kerja pemerintah): dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM, memuat rancangan kerangka ekonomi makro, yang termasuk didalamnya arah kebijakan fiskal & moneter, prioritas embangunan, rencana kerja & pendanaannya, baik yg dilaksanakan langsung oleh emerintah / yg ditempuh dengan mendorong partiipasi masyarakat

Renja k-l (rencana kerja kementeria lembaga):  dokumen perencanaan k/l yang disusun dengan berpedoman pada Renstra k/l & mengacu  pada prioritas pembangunan nasional & pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaskanakan langsung oleh pemerintah/yg ditepuh dengan mendorng partisipasi masyarakat

RKA k/l (rencana kerja & anggaran): dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program & kegiatan suatu k/l yang merupakan penjabaran dari RKP & renstra k/l yang bersangkutan


naah, sudah tau dokumen2 apa yang dierlukan dengan singkatan2 nya kan? jadi pembahsan selanjutany nggak bakal bingung lagi deh. yuk langsung saja kita bahas tentang siklus anggaran


1. perencanaan & penganggara APBN 
didasarkan pada RPJM dan diakhiri saat RKP disahkan. di proses ini K/L menyusun Renja dan RKA

2. Penetapan APBN
dimulai saat pagu anggaran ditetapkan hingga pembahasan dengan DPR mengenai nota keuangan (presiden melakukan pidato didepan DPR pada tanggal 16Agustus) dan ditetapkan paling lambat 31 oktober

3. pelaksanaan APBN
Pihak yang berperan adalah kementerian negara/ lembaga. pelaksanaan APBN melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

4. pertanggungjawaban APBN: pemerintah & DPR membahas LKPP (lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah) 


SIKLUS PENYUSUNAN APBN
Januari : membuat konsep kebijakan RAPBN, didalamnya terdapat arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional
Maret: Surat Menteri Keuangan kepada menteri perencanaan, berisikan kapasitas fiskal (resources envelope)
lalu disusul dengan surat bersama/pagu indikatif
Mei: Peraturan Presiden mengenai RKP
Juni: keputusan menteri keuangan (pagu anggaran). Pagu Anggaran k/l disampaikan kepada setiap K/L paling lambat akhir bulan Juni
Juli: Penelaahan RKA-K/L. menteri keuangan mengkoordinasikan penelaahan RKA-K/L dalam rangka penetapan pagu anggaran yang bersifat final, yang dilakukan secara terintegrasi yang meliputi:
1. kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan
2. konsistensi sasaran kinerja k/l dengan RKP
penelaahan RKA-K/L diselesaikan paling lambat akhir bulan juli. kemenkeu menghimpun RKA-K/L hasil penelaahan untuk digunakan sebaagai:
1. bahan penyusunan nota keuangan, rapbn, RUU APBN, yang akan dibahas dalam sidang kabinet lalu hasil sidang akan disampaikan oleh pemerintah kepada DPR pada bulan Agustus
2. Dokumen pendukung pembasan RAPBN

proses-proses diatas merupakan poses TEKNOKRATIF, yaitu menggunakan metode dan berisikan hitungan-hitungan
Agusutus: merupakan proses politis. yaitu Presiden menyampaikan pidatonya di hadapan DPR pada 16 Agusuts. membahas tentang RUU dan Nota Keuangan. setellah RUU APBN disahkan, alokasi anggaran ditetapkan dengan keputusan presiden paling lambat 30 November yang berisi rincian alokasi anggaran belanja penerimaan pusat
Desember: DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran)
Januari-Desember tahun selanjutnya: Pelaksanaan Anggaran

Pagu Indikatif: anccar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada K/L sebagai pedoman dalam penyusunan Renja-K/L
Pagu Anngaran: Batas Tertinggi Anggaran yang dialokasikan kepada K/L dalam rangka penyusunan RKA-K/L merupakan gambaran arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh presiden dirinci paling sedikit menrut:
a. unit organisasi
b. program
Alokasi Anggaran: batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada K/L berdasarkan hasil pembahasan rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan RAPBN antara pemerintah dengan DPR

Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN
merupakan Indikator utama sebagai acuan dalam penyusunan besaran APBN, ada 7 asumsi:
1. Perumbuhan Ekonomi
2. Suku Bunga SPN 3 bulan
3. Harga Minyak mentah Indonesia: Produksi/ semua minyak yang dapat diambil dari dalam bumi
4. Lifting Minyak:minyak yang siap untuk dijual
5. Lifitng Gas
6. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS
7. Inflasi

Struktur APBN
1. Pendapatan Negara
semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak negara dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh negara
a. Pendapatan Perpajakan
b. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
c. Pendapatan Hibah

2. Belanja Negara
semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban negara dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh negara
a. Belanja Pemerintah Pusat
   Klasifikasi Organisasi, Fungsi dan jenis Belanja
b. Transfer ke daerah dan dana desa

3. Pembiayaan Anggaran
semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya
a. pembiayaan utang
b. pembiayaan investasi: penanaman modal negara (PMN)
c. Pemberian Pinjaman
d. Kerjasama Penjaminan: Kerjasama Pemerintah dengan BUMN
e. Pembiayaan Lainnya:


KLASIFIKASI BELANJA 
Menurut Fungsi
1. Pelayanan Umum
2. Pertahanan
3. Ketertiban & Keamanan
4. Ekonomi
5. Perlindungan Lingkungan Hidup
6. Perumahan & Fasilitas Umum
7. kesehatan
8. Paeriwisata
9. Agama
10. Pendidikan
11. Perlindungan Sosial

Menurut Jenis
(51) Belanja Pegawai 
(52) Belanja Barang
(53) Belanja Modal
(57) Belanja Bantuan Sosial
dan lain-lain

Menurut Organisasi
disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga di pemerintah pusat

FISCAL RULE DALAM PENYUSUNAN APBN
Anggaran Pendidikan: 20% APBN (UUD 1945 pasal 31 (4))
Dana Alokasi Umum: minimal 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) (UU 33 Tahun Tahun 2004)
Anggaran Kesehatan: 5%
Dana Desa: 10% dari transfer ke daerah (secara bertahap)
Defisit: maksimal 5% (Konsolidasi APBN dan APBD) (UU 17 Tahun 2003)
Outstanding Utang: 60% PDB (UU 17 Tahun 2003)


Itu tadi pembahasan secara Sekilas mengenai APBN, apabila ingin mengetahui lebih detail tentang APBN saya menyarankan kalian untuk membaca buku-buku referensi keluaran Direktorat Jendral Anggaran, ini link nya:
http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/dja/edef-buku-referensi.asp

Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, terimakasih karena sudah berkenan untuk membaca ^_^

Senin, 09 Oktober 2017

Tentang PKN STAN: Jurusan

Sekilas tentang jurusan di PKN STAN

Halo semua, kembali lagi dengan saya. Kalau kalian mendengar PKN STAN apasih yang kalian pikirkan? Sekolah tinggi khusus akuntansi? Isinya pasti hitung-hitungan ya? Oh nanti lulus kerja di Kementerian Keuangan?
Statement-statement diatas memang betul adanya. Namun, ada beberapa hal yang  harus kalian ketahui lebih dalam. PKN STAN bukan hanya mempelajari tentang akuntansi, isinyapun bukan hanya sekedar belajar menghitung, dan ternyata, lulusannyapun tidak hanya dapat bekerja di Kementerian Keuangan.
Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan sekilas tentang PKN STAN. Kali ini saya akan membahas tentang jurusan-jurusan yang ada di PKN STAN. Penasaran? Mari kita simak ulasan saya dibawah ini

PKN STAN memrupakan Sekolah Tinggi Kedinasan, di bawah naungan Kementerian Keuangan yang saat ini seluruh kegiatan belajar-mengajar nya dipusatkan di Kampus Utama PKN STAN, Bintaro sektor V. Kampus ini memiliki 4 jurusan, yaitu Akuntansi, Pajak, Kepabeanan & Cukai, dan Manajemen Keuangan. Dari keempat jurusan tersebut, dibagi lagi menjadi Prodi-prodi.


1.       Akuntansi
Terkenal dengan kalung hijaunya, jurusan ini merupakan jurusan tertua di PKN STAN. Jurusan ini dibagi menjadi Prodi D3 Akuntansi, D3 Akuntansi Alih Program/Khusus, dan D4 Akuntansi. D3 akuntansi khusus merupakan program studi lanjutan dari alumni-alumni D1 PKN STAN dari segala jurusan. D4 akuntansi untuk tahun 2017 dibagi menjadi dua, yaitu d4 akuntansi yang masuk melalui jalur yang sama dengan jurusan-jurusan lain, dan D4 studi lanjutan dari alumni D3 PKN STAN yang ingin melanjutkan studinya. Dari namanya dapat kita ketahui bahwa jurusan ini merupakan spesialisasi di bidang akuntansi, lulusan nya diharapkan dapat memiliki kecakapan dalam bidang akuntansi. Untuk karier kedepan nya, akuntansi merupakan salah satu jurusan yang fleksibel, jadi alumni jurusan ini bisa ditempatkan di K/L di luar Kementerian Keuangan, contohnya seperti Kemenhub, Kemenko Perokonomian, dan lain sebagainya.


2.       Pajak
Merupakan tim kalung kuning, dengan jumlah populasi terbanyak di seentero PKN STAN. Terbagi menjadi D1 Pajak, D3 Pajak dan D3 Penilai/Pbb. Dari namanya saja pasti kalian tahu kan apa yang akan mereka pelajari? Yup mereka akan mempelajari dengan dalam tentang pajak dan isinya. Jenjang karier mayoritas jurusan ini tentunya berada di bawah naungan Direktorat Jendral Pajak, namun tetap tidak menutupi kemungkinan untuk ditempatkan di K/L lain.


3.       Kepabeanan dan Cukai
Kalung biru dongker, dengan mayoritas mahasiswanya berjenis kelamin laki-laki. Dibagi menjadi D1 Bea & Cukai dan D3 Bea  & Cukai. Khusus D3 hanya diperuntukkan untuk laki-laki. Mahasiswa Bea & Cukai dituntut untuk menjadi mahasiswa yang kuat secara fisik dan mental, sehingga jangan heran apabila sistem perkuliahannya seperti semi-militer (tetapi tentu tidak seketat perguruan tinggi Militer) Lulusan nya akan ditempatkan dibawah panji Direktorat Jendral Bea & Cukai


4.       Manajemen Keuangan
Viva kalung merah! Merupakan jurusan dengan jumlah mahasiswa paling sedikit di PKN STAN, terdiri dari D3 Manajemen Aset, D3 Kebendaharaan Negara, dan D1 kebendaharaan Negara. Basecamp dari mankeu adalah gedung J (sebelah kanan air mancur), jurusan ini menuntut mahasiswanya untuk selalu updatee tentang peraturan-peraturan terbaru yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara, maka dari itu, materi yang diterima mahsiswa mankeu sangatlah luas. Jurusan ini juga merupakan jurusan yang fleksibel apabila berhubungan tentang masalah penempatan. Biasanya lulusan dari jurusan ini ditempatkan di DJA, DJPb, dan K/L lainnya


Oke itu tadi ulasan tentang jurusan yang ada dii PKN STAN. Buat kalian STAN fighters, tidak ada salahnya untuk mencari referensi lain yang berhubungan tentang jurusan-jurusan yang ada di PKN STAN, karena konsentrasi dari studi yang dipelajari akan berbeda satu dengan lainnya. Sesuaikan dengan passion kalian, apabila kalian tipikal yang sangat suka menghitung, maka akuntansi dan pajak merupakan jurusan yang tepat. Apabila kalian suka membaca dan menghafal, maka manajemen keuangan tempatnya. Apabila kalian orang yang suka tantangan dan suka bereksplorasi, maka jurusan kepabeanan dan cukai sangat cocok. Jadi kalian termasuk tipikal yang mana?

Rabu, 04 Oktober 2017

Persiapan Treartsury competition: Lomba Kesenian untuk mahasiswa kalung Merah

Halo semuaa, apakabar?
Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang apa yang saya lakukan seminggu belakangan ini.

Tugas dari dosen dan quiz tetap banyak, kelas kami kebanyakan tetap selesai malam, makanan di kantin harganya tetap sama, kolam air mancur PKN STAN tetap berada di tempatnya, namun ada sat uhal yang bebeda.

Sebentar lagi akan diadakan treasury world, yaitu lomba-lomba berbagai macam bidang yang mempertemukan seluruh mahasiswa Jurusan Manajemen Keungan PKN STAN dari berbagai macam Prodi dan Kelas. Nah, kebetulan saya akan mengikuti lomba Treartsury, lomba dalam bidang kesenia. Saya akan mengikuti lomba musikalisasi puisi. Sistem dari perlombaan nya sendiri peserta mengupload video karya mereka ke Youtube, dan finalis dari lomba tersebut akan maju di acara puncak treasury world. 


kelompok musikalisasi puisi dari kelas D I KBN 1-7 terdiri dari Farhan, Danang, Ira dan Hanna. Kami hanya melakukan persiapan selama dua hari, yang pertama hari Jumat untuk arrasement puisi dan yang kedua Hari Minggu untuk take video. Kami mengarrasement puisi terkenal dari Supardi joko Damono yang berjudul dalam doaku.Puisi ini menurut saya  sangat indah, dan degan waktu yang terbatas menurut saya kami telah berhasil mengarrasement dengan apik, hehe.
Dalam Doaku
(Sapardi Joko Damono, 1989, kumpulan sajak
“Hujan Bulan Juni”)
Dalam doaku subuh ini kau menjelma langit yang
semalaman tak memejamkan mata, yang meluas bening
siap menerima cahaya pertama, yang melengkung hening
karena akan menerima suara-suara
Ketika matahari mengambang tenang di atas kepala,
dalam doaku kau menjelma pucuk-pucuk cemara yang
hijau senantiasa, yang tak henti-hentinya
mengajukan pertanyaan muskil kepada angin
yang mendesau entah dari mana
Dalam doaku sore ini kau menjelma seekor burung
gereja yang mengibas-ibaskan bulunya dalam gerimis,
yang hinggap di ranting dan menggugurkan bulu-bulu
bunga jambu, yang tiba-tiba gelisah dan
terbang lalu hinggap di dahan mangga itu
Maghrib ini dalam doaku kau menjelma angin yang
turun sangat perlahan dari nun di sana, bersijingkat
di jalan dan menyentuh-nyentuhkan pipi dan bibirnya
di rambut, dahi, dan bulu-bulu mataku
Dalam doa malamku kau menjelma denyut jantungku,
yang dengan sabar bersitahan terhadap rasa sakit
yang entah batasnya, yang setia mengusut rahasia
demi rahasia, yang tak putus-putusnya bernyanyi
bagi kehidupanku
Aku mencintaimu.
Itu sebabnya aku takkan pernah selesai mendoakan
keselamatanmu

 Bagaimana? menyentuh sekali kan puisi nya? berikut ini saya sertakan video karya kami, hasil sistem kebut semalam, yang semooga bisa menghibur kalian.So cool kaaan? Haha. Jangan lupa di like ya, di share juga boleh. 


Copyright: Blog Trik dan Tips - http://blogtrikdantips.blogspot.com/2012/05/cara-membuat-efek-kembang-api-di-blog.html#ixzz2JBcC7hGj Tolong sertakan link ini jika mengkopi artikel diatas. Terima kasih