Kamis, 26 Oktober 2017

PEMBAGIAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Halo semuaa, kembali lagi dengan saya. Nah, dipertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang APBN. Tapi berbicara tentang APBN, sebelum tiu kalian tahu ngga sih, gimana sistem pembagian kekuasaan pengelolaan keuangan di Indonesia? kalau belum tahu, yuk baca ringkasan saya tentang pembagian nya dibawah ini:


PEMBAGIAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Menurut UUD 1945 Presiden sebagai kepala pemerintah memegang kekuasaan dan memiliki beberapa fungsi pengelolaan seperti pengelolaan pertahanan, pengelolaan keuangan negara, dan pengelolaan lain nya . (Pasal 6 UU 17/2003) Kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut meliuti kewenangan yang bersifat umum dan khsus. Kewenangn berddifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi dan prioritas dalam pengelolaan APBN antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapam pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/ lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan penerimaan negara. Kewenangan bersifat khusus meliputi keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara
Dalam bidang pengelolaan keuangan negara fungsi tersebut dikuasakan kepada kementerian keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO) Tugas kementerian keungan disini sebagai pihak yang dikuasakan untuk mengelola keuangan negara adalah sebagai pengelola fiskal, wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan (pasal 6 ayat 2a) tugas lain nya adalah Menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN, Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan, Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan UU, Melaksanakan fungsi bendahara umum negara, Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban, Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Selanjutnya Menteri keuangan menugasakan tugasnya kepada menteri/pimpinan lembaga Chief Operational Officer (COO) sebagai pengguna barang/ pengguna anggaran. Tugas menteri/pimpinan lembaga diantaranya adalah, Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, Melaksanakan anggaran kementrian negara yang dipimpinnya, Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara, Mengelola piutang dan utang negara  yang menjadi tanggung jawab kementrian negara/lembaga yang dipimpinnya, Mengelola barang milik negara yang menjadi tanggung jawab kementrian negara/lembaga yang dipimpinnya, Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementrian negara/lembaga yang dipimpinnya.
Kemudian fungsi pengelolaan tersebut diserahkan kepada gubernur /wali kota/ bupati sebagai Pengelola Keuangan Daerah, Wakil pemerintah daerah dalam kepe-milikan kekayaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Namun pendelegasian tersebut tidak termasuk kewenangan/dipisahkan dari dibidang moneter, seperti mengeluarkan uang dan mengedarkan uang karena itu merupakan fungsi dan tugas BI
Tujuan pembagian kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara adalah, agar terjadinya Kejelasan dalam pembagian wewenang & tanggung jawab, Terlaksananya mekanisme checks and balances, dan Untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.



naah gimana, sudah paham kan tentang pembagian kekuasaan pengelolaan keuangan negara di negara kita? okee, semoga postingan kali ini bermanfaat, sampai jumpa di post saya selanjutnyaa ^^

Tidak ada komentar:

Posting Komentar


Copyright: Blog Trik dan Tips - http://blogtrikdantips.blogspot.com/2012/05/cara-membuat-efek-kembang-api-di-blog.html#ixzz2JBcC7hGj Tolong sertakan link ini jika mengkopi artikel diatas. Terima kasih