Sabtu, 28 Oktober 2017

Perbedaan Common Law vs Civil Law

Halo semua, mendekati UTS kali ini saya akan merangkup salah satu materi dari mata kuliah pengantar ilmu hukum, yaitu Common Law dan Civil Law. Selamat membaca ^^

COMMON LAW VS CIVIL LAW


Common law
Common law adalah nama yang diberikan kepada tatanan hukum yang sejak abad XII bertumbuh-kembang di Inggris dari putusan-putusan pengadilan kerajaan. Dalam arti yang lebih luas lagi, sejak abad XV hampir tidak lagi semata-mata terdiri dari putusan-putusan pengadilan kerajaan berdasarkan tatanan hukum Inggris dalam keseluruhannya. Tatanan hukum ini sekarang masih senantiasa dianut di Inggris, bahkan telah menyusup ke sebagaian besar negara-negara, seperti Amerika Serikat, Canada, Australia, Selandia Baru, dan lain-lain. Ungkapan Common Law telah dipergunakan sejak abad XIII untuk menyebutkan Hukum Inggris secara keseluruhan sebagai mukabalah kebiasaan-kebiasaan lokal yang berlaku di daerah-daerah. Kemudian orang menyebutnya sebagai commune loy (= loi commune) selama beberapa abad, karena yuris-yuris Inggris sampai abad XVIII mempergunakan apa yang dikenal dengan Law French sebagai bahasa hukum, meskipun sejak tahun 1362 telah dibuatkan satu Act (undang-undang) dalam Law French,  yang menetapkan bahwa peradilan pada pengadilan-pengadilan kerajaan harus berlangsung dengan memakai bahasa Inggris. Hal ini menyebabkan pengertian istilah Common Law sangat berbeda dengan ungkapan ‘hukum umum’ (ius commune) yang dippergunakan di Eropa Kontinental, terutama sejak abad XVI.

Common Law merupakan sebuah judge made law, sedangkan peradilan hanya memainkan peranan sangat kecil di dalam pembentukan tatanan-tatanan hukum romanistis. Common Law adalah sebuah hukum pengadilan, yang di dalam pembentukannya proses pengadilan memegang peranan yang besar sedangkan proses tersebut hanya merupakan fungsi tambahan di dalam tatanan hukum romanistis. Common Law hampir tidak mengalami proses romanisasi,dibandingkan dengan tatanan Hukum Eropa Kontinental. Kebiasaan-kebiasaan lokal tidak memainkan peranan di dalam evolusi Common Law. Perundang-undangan sampai dengan abad XIX hanyamemainkan peranan menunjang dalam  Common Law, sedangkan di Eropa Kontinental sejak abad XII sampai XIX menjadi sumber hukum terpenting

Civil Law
Civil Law merujuk pada suatu sistem hukum yang saat ini diterapkan pada sebagian besar Negara Eropa Barat, Amerika Latin, Timur Dekat,sebagian besar Afrika, Indonesia dan Jepang.
     Sistem ini diturunkan dari Hukum Romawi Kuno , dan pertama kali diterapkan di Eropa berdasarkan jus civile Romawi, yaitu hukum privat yang diaplikasikan kepada warga negara dan di anatara wrga negara. Sistem hukum ini juga disebut jus guiritium sebagai lawan sistem jus gentium untuk diaplikasikan secara internasional, yaitu antar negara.
        Dalam perjalanan waktu hukum Romawi tersebut kemudian dikomplikasikan bahkan kemudian dikodifikasikan.
        Dalam sistem hukum civil law istilah ''code'' (undang-undang ), yaitu sekumpulan klausula dan prinsip hukum umum yang otoritatif,komprehensif, dan sistematis yang dimuat dalam Kitab atau Bagian yang disusun secara logis sesuai dengan hukum terkait.Oleh sebab itu,peraturan civil law dianggap sebagai sumber hukum utama,dimana semua sumber hukum lainnya menjadi subordinatnya, dan sering kali dalam masalah hukum tertentu satu-satunya menjadi sumber hukum.
       Sedangkan dalam sistem hukum common law meskipun dijumpai penggunaan istilah ''code'' untuk peraturan hukum, akan tetapi makna peraturan hukum itu tidak termuat dalam Kitab Undang-Undang yang komprehensif itu, peraturan itu terkadang hanya bersifat terbatas baik lingkup pengaturannya maupun wilayah berlakunya.
        Untuk memudahkan memahami karakter sistem hukum civil law , maka di bawah ini akan diuraikan beberapa karakternya sebagai berikut :
1.            Adanya kodifikasi hukum sehingga pengambilan keputusan oleh hakim dan oleh penegak hukum lainnya harus mengacu pada Kitab Undang-Undang atau perundang-undangan,sehingga Undang-undang menjadi sumber hukum yang utama atau sebaliknya hakim tidak terikat pada preseden atau yurisprudensi.
2.            Adanya perbedaan yang tajam antara hukum privat dan hukum publik. Meskipun secara konseptual system common law mengakui bahwa hukum privat mengatur hubungan antara warga negara dan antar-perusahaan, sedangkan hukum publik mengatur hubungan antara warga negara dengan negara. tetapi perbedaannya dalam civil law seperti di Indonesia perbedaan peradilan itu tidak saja hanya terbatas pada peradilan pidana dan  perdata, tetapi muncul pula Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan untuk penyelesaian persoalan Kepailitan,Peradilan Pajak, Mahkamah Konstitusi , Peradilan Militer, dan Peradilan khusus untuk tindak pidana korpsi (TIPIKOR). Dalam sistem common law tidak ada pengadilan tersendiri berkenaan dengan perselisihan hukum publik. Didalam sistem civil law kumpulan substansi hukum privat secara prinsipil terdiri dari civil law dalam pengertian hukum perdata yang selanjtnya dipecah kedalam beberapa subbab atau devinisi hukum seperti hukum orang dan keluarga, hukum benda, rezim hukum kepemilikan, hukum perjanjian atau kontrak.
3.            Dalam system civil law dikenal perbedaan hukum perdata ( civil law ) dengan hukum dagang ( commercial law ). Hukum dagang menjadi bagian hukum perdata, tetapi diatur dalam kumpulan hukum yang berbeda yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang tersendiri French Code de Commerce (Hukum Dagang di Prancis ) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ( KUHD di Indonesia ). Dalam sistem hukum common law tidak ada perbedaan antar hukum perdata dengan hukum dagang dengan alasan yang sederhana bahwa hukum dagang adalah bagian dari  hukum perdata. Sbagian lawan dari hukum pidana.
.

COMMON LAW/ANGLO SAXON
CIVIL LAW/EROPA KONT
SISTEM PERATURAN
  1. Didominasi oleh hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan melalui putusan hakim
  2. Tidak ada pemisahan yang tegas dan jelas antara hukum publik dan privat
  1. Hukum tertulis (kodifikasi)
  2. Ada pemisahan secara tegas dan jelas antara hukum publik dengan hukum privat
SISTEM PERADILAN
  1. Menggunakan juri yang memeriksa fakta kasusnya menetapkan kesalahan dan hakim hanya menerapkan hukum dan menjatuhkan putusan
  2. Hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya dalam perkara yang sejenis melalui asas The Binding of precedent*
  3. Adversary system :pandangan bahwa didalam pemeriksaan peradilan selalu ada dua pihak yang saling bertentangan baik perkara perdata atau pidana
  1. Tidak menggunakan juri sehingga tanggung jawab hakim adalah memeriksa kasus, menentukan kesalahan, serta menerapkan hukumnya sekaligus menjatuhkan putusan.
  2. Hakim tidak terikat dan tidak wajib  mengikuti putusan hakim sebelumnya. Asas Bebas **
  3. Hanya dalam perkara perdata yang melihat adanya dua belah pihak yang bertentangan (penggugat dan tergugat)dan perkara pidana keberadaan terdakwa bukan sebagai pihak penentang



 Referensi:
Kansil, C.S.T. 2011. Pengantar Ilmu Huku Indonesia. Jakarta, Penerbit Rineka Cipta
http://hendyyap-law.blogspot.co.id/2012/12/sistem-hukum-civil-law-dan-common-law.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar


Copyright: Blog Trik dan Tips - http://blogtrikdantips.blogspot.com/2012/05/cara-membuat-efek-kembang-api-di-blog.html#ixzz2JBcC7hGj Tolong sertakan link ini jika mengkopi artikel diatas. Terima kasih