Sabtu, 20 Januari 2018

HAK ASASI MANUSIA
A.      Pengertian HAM
Pengertian HAM menurut Tilaar (2001) adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia
HAM pada dasarnya bersifat umum & universal. Secara definitiff, “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi maunsia dalam menjaga harkat &  martabatnya.
HAM juga bersifat supralegal, yaitu tidak tergantung pada negara atau undang-undang dasar, dan kekuasaan pemerintah, bahkan HAM memiliki kewenangan lebih tinggi keran berasal dari sumber yang lebih tinggi, yaitu Tuhan.
Di Indonesia, hal ini ditegaskan dalam UU No.39/1999 tentang HAM yang mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME.
Beberapa pokok hakikat HAM:
a.       HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. Ham adalah bagian dari manusia secara otomatis
b.      HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, pandangan politik, dan asal-ususl sosial bangsa
c.       HAM tidak bisa dilanggar.tidak seorang pun mempunnyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain
B.      Tujuan HAM
Untuk mempertahankan hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang parat negara, dan mendorong tumbuh serta berkembangnya manusia yang multi dimensial
C.      Perkembangan Pemikiran HAM

        I.            Perkembangan HAM di dunia
1.       Magna charta (piagam agung 1512)
Berisi perlakuan adil, hukuman, bertanggungjawab,dan penegakan hak dan keadilan bagi rakyat
2.       Bill of Right ( UU hak 1689)
Piagam penghargaan atas pemikiran dan perjuangan HAM oleh rakyat kepada penguasa negara lain/pemeritntah di Inggris. Inti dari tuntutan yang di perjuangkannya adalah “rakyat menuntut agar diperlakukan sama di muka hukum (equality before the law), sehingga tercapai kebebasan”
3.       Declaration Des Droits de L’homme et du citoyen (deklarasi HAM dan warga negara Prancis tahun 1789)
Isi deklarasi:
·         Manusia dilahirkan merdeka
·         Hak milik dianggap suci dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun
·         Tidak boleh ada penangkapan dan penahanan dengan semena-mena atau tanpa alasan yang sah serta surat izin dari pejabat yang berwenang
4.       Bill of rights (UU hak virginia 1789)
Merupakan amandemen tambahan terhadapa konstitusi Amerika Serikat yang diatur secara tersendiri dalam 10 pasal tambahan
5.       Declaration of Human rights PBB
Lahir tanggal 12 Desember 1948 di Jenewa, merupakan usul serta kesepakatan seluruh anggota PBB.
6.       Piagam Atlantic Charter
Merupakan kesepakatan antara F.D Roosevelt dan Churchil pada tanggal 14 Agustus 1941. F.D Roosevelt menyebutkan 5 kebebasan dasar manusia,yakni:
·         Freedom from fear
·         Freedom of religion
·         Freedom of expression
·         Freedom of information
·         Freedom from want
      II.            Perkembangan HAM di Indonesia
a.       Periode sebelum kemerdekaan (1908-1945)
·         Organisasi Budi Oetomo, pemikiran nya, “hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat”
·         Perimpunan Indonesia, pemikirannya “hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of self determination)”
·         Sarekat islam, pemikirannya “hak penghidupan yang layak dan bebasdari penindasan dan diskriminasi rasial”
·         Partai komunis Indonesia, pemikirannya, “Hak sosial dan berkaitan dengan alat-alat produksi”
·         Indische Party, pemikirannya, “hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan pelakuan yang sama”
·         Partai Nasional Indonesia, pemikirannya, “hak untuk memperolehkemerdekaan (the right of self determination)
·         Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia, pemikiran nya meliputi:
o   Hak untuk menentukan nasib sendiri
o   Hak untuk mengeluarkan pendapat
o   Pemilu dengan sistem multipartai
o   Parlemen sebagai lembaga kontrol pemerintah
o   Wacana pemikiran HAM yang kondusif karena pemerintah memberi kebebasan.
·         Periode 1959 – 1966. Pada peride ini pemikiran HAM tidak mendapat ruang kebebasan dari pemerintah atau dengan kata lain pemerintah melakukan pemasungan HAM, yaitu hak sipil, seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan.
·         Periode 1966-1998. Dalam periode ini, pemikiran HAM dapat dilihat dalam tiga kurun waktu yang berbeda.
Kurun waktu yang pertama tahuun 1967 (awal pemerintah Presiden Soeharto), berusaha melindungi kebebasan dasar manusia yang ditandai dengan adanya hak uji materiil yang diberikan kepada Mahkamah Agung
Kedua, kurun waktu 1970 – 1980, pemerintah melakukan pemasungan HAM dengan sikap defensif (bertahan), represif (kekerasan) yang dicerminkan dengan produk hukum yang bersifat restriktif (membatasi) terhadap HAM. Alasan pemerintah adalah HAM merupakan produk pemikiran barat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam pancasila
Ketiga,kurun waktu 1990-an, terbentuk lembaga penegak HAM, yaitu komnas HAM
·         Periode 1998 – sekarang
HAM mendapat perhatian yang resmi dari pemerintah
D.      HAM di Indonesia: Permasalahan dan Penegakannya
Indonesia menjamin hak hidup berkeluarga, pengembangan diri, keadilan, kebebasan, rasa aman, kesejahteraan, turut serta dalampemerintahan wanita yang baik
E.       Lembaga Penegak HAM
a.       Komnas HAM
Adalah lembaga yang mandiri yang kedudukan nya setingkat dengan lembaga negara lain nya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyeluhan, pemanatauan, dan mediasi hak asasi manusia
·         Tujuan:
o   Mengembangkan kondisi bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan pancasila
o   Meninggalkan perlindungan dan penegakan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
·         Pengadilan HAM
Dalam rangka penegakan HAM, maka komnas HAM melakukan pemanggilan saksi, dan pihak kejaksaan yang melakukan penuntutan di pengadioan HAM
·         Partisipasi masyarakat
Partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM diatur dalam pasal100-103 tentang HAM. Partisipasi masyarakat dapat berbentuk sebagai erikut:
a.       Setiap orang, kelompok berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM
b.      Masyarakat juga berhak menyampaikan laporan terhadap  terjadinya pelanggaran HAM kepada komnas HAM
c.       Masyarrakat berhak mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan HAM kepada komnas HAM atau lembaga lain nya

d.      Masyarakat dapat bekerja sama dengan komnas HAM melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai HAM

Kamis, 11 Januari 2018


KEMENTERIAN KEUANGAN INDONESIA

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (disingkat Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kementerian Keuangan dipimpin oleh seorang Menteri Keuangan (Menkeu) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Sri Mulyani
Kementerian Keuangan mempunyai motto Nagara Dana Rak├ža yang berarti Penjaga Keuangan Negara terletak di Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 dan Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat. Keduanya merupakan kompleks yang terdiri dari beberapa gedung yang letaknya saling berseberangan. Kebanyakan instansi setingkat eselon I di bawah Kementerian Keuangan bertempat di lokasi ini. Instansi eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang tidak berkantor pusat di dalam komplek tersebut antara lain Direktorat Jenderal Pajak (Jalan Gatot Subroto No. 40-42), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Jalan Jenderal Ahmad Yani, Rawamangun), dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Jalan Purnawarman No.99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan).


Didalam Kementerian Keuangan terdapat 11 unit eselon satu. Berikut ini struktur organisasi dari Kementerian Keuangan:
1.   Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau disingkat dengan Setjen Kemenkeu RI merupakan unsur pembantu pimpinan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan RI. Setjen Kemenkeu RI dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang saat ini dijabat oleh Hadiyanto.

2.   Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau disingkat dengan Itjen Kemenkeu RI merupakan unsur pengawas di Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan RI.

3. Direktorat Jenderal Anggaran (disingkat DJA) adalah unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Anggaran, biasa disingkat DJA, memiliki peran penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia. DJA memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran.

4.   Direktorat Jenderal Pajak (disingkat DJP) adalah salah satu direktorat jenderal di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.

5.    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (disingkat DJBC atau bea cukai) adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Pada masa penjajahan Belanda, bea dan cukai sering disebut dengan istilah douane. Seiring dengan era globalisasi, bea dan cukai sering menggunakan istilah customs.

6.   Direktorat Jenderal Perbendaharaan (disingkat Ditjen PBN atau DJPBN) adalah unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki tugas dan fungsi:
  • Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan negara
  • Pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  • Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara
  • Pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran
  • Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara
  • Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara serta pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah
  • Verifikasi dan akuntansi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP)
  • Pelaksanaan akuntansi pusat dan penyusunan laporan keuangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  • Pengembangan sistem informasi perbendaharaan negara; pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal
7. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (disingkat DJKN) adalah salah satu eselon satu di Kementerian Keuangan yang mempunyai visi menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (disingkat DJPK) adalah sebuah eselon I di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
·         perumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan
·         pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan
·         penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perimbangan keuangan
·         pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan
·         pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

9.  9. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (disingkat DJPPR) adalah salah satu eselon satu di Kementerian Keuangan Indonesia. Sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, bernama Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU). DJPPR mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko serta menyelenggarakan fungsi:
o   perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko;
o   pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko;
o   penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko;
o   pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko; dan
o   pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

110. Badan Kebijakan Fiskal (disingkat BKF) adalah unsur penunjang di Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan analisis di bidang kebijakan fiskal.

111. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (disingkat BPPK) adalah unsur penunjang di Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.




Copyright: Blog Trik dan Tips - http://blogtrikdantips.blogspot.com/2012/05/cara-membuat-efek-kembang-api-di-blog.html#ixzz2JBcC7hGj Tolong sertakan link ini jika mengkopi artikel diatas. Terima kasih