Kamis, 11 Januari 2018


KEMENTERIAN KEUANGAN INDONESIA

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (disingkat Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kementerian Keuangan dipimpin oleh seorang Menteri Keuangan (Menkeu) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Sri Mulyani
Kementerian Keuangan mempunyai motto Nagara Dana Rakça yang berarti Penjaga Keuangan Negara terletak di Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 dan Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat. Keduanya merupakan kompleks yang terdiri dari beberapa gedung yang letaknya saling berseberangan. Kebanyakan instansi setingkat eselon I di bawah Kementerian Keuangan bertempat di lokasi ini. Instansi eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang tidak berkantor pusat di dalam komplek tersebut antara lain Direktorat Jenderal Pajak (Jalan Gatot Subroto No. 40-42), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Jalan Jenderal Ahmad Yani, Rawamangun), dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Jalan Purnawarman No.99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan).


Didalam Kementerian Keuangan terdapat 11 unit eselon satu. Berikut ini struktur organisasi dari Kementerian Keuangan:
1.   Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau disingkat dengan Setjen Kemenkeu RI merupakan unsur pembantu pimpinan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan RI. Setjen Kemenkeu RI dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang saat ini dijabat oleh Hadiyanto.

2.   Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau disingkat dengan Itjen Kemenkeu RI merupakan unsur pengawas di Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan RI.

3. Direktorat Jenderal Anggaran (disingkat DJA) adalah unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Anggaran, biasa disingkat DJA, memiliki peran penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia. DJA memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran.

4.   Direktorat Jenderal Pajak (disingkat DJP) adalah salah satu direktorat jenderal di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.

5.    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (disingkat DJBC atau bea cukai) adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Pada masa penjajahan Belanda, bea dan cukai sering disebut dengan istilah douane. Seiring dengan era globalisasi, bea dan cukai sering menggunakan istilah customs.

6.   Direktorat Jenderal Perbendaharaan (disingkat Ditjen PBN atau DJPBN) adalah unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki tugas dan fungsi:
  • Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan negara
  • Pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  • Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara
  • Pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran
  • Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara
  • Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara serta pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah
  • Verifikasi dan akuntansi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP)
  • Pelaksanaan akuntansi pusat dan penyusunan laporan keuangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  • Pengembangan sistem informasi perbendaharaan negara; pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal
7. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (disingkat DJKN) adalah salah satu eselon satu di Kementerian Keuangan yang mempunyai visi menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (disingkat DJPK) adalah sebuah eselon I di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
·         perumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan
·         pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan
·         penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perimbangan keuangan
·         pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan
·         pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

9.  9. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (disingkat DJPPR) adalah salah satu eselon satu di Kementerian Keuangan Indonesia. Sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, bernama Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU). DJPPR mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko serta menyelenggarakan fungsi:
o   perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko;
o   pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko;
o   penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko;
o   pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko; dan
o   pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

110. Badan Kebijakan Fiskal (disingkat BKF) adalah unsur penunjang di Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan analisis di bidang kebijakan fiskal.

111. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (disingkat BPPK) adalah unsur penunjang di Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Tidak ada komentar:

Posting Komentar


Copyright: Blog Trik dan Tips - http://blogtrikdantips.blogspot.com/2012/05/cara-membuat-efek-kembang-api-di-blog.html#ixzz2JBcC7hGj Tolong sertakan link ini jika mengkopi artikel diatas. Terima kasih